TENGGARONG, KONKLUSI.ID-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Bappeda Kukar, Selasa (29/7/2025). Agenda ini menjadi tahapan strategis untuk menyerap aspirasi publik dan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Forum dihadiri jajaran DPRD Kukar, pejabat Pemkab, perwakilan Bappenas dan Kemendagri, tokoh masyarakat, akademisi, hingga forum disabilitas. Sedikitnya 150 peserta hadir secara luring dan daring, mencerminkan luasnya partisipasi masyarakat dalam perumusan arah pembangunan lima tahun ke depan. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah. “Pembangunan Kukar harus berorientasi pada data yang akurat, terukur, dan sejalan dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dikutip dari laman resmi Pemkab Kukar.

Ia merinci tiga fokus utama yang diambil dari kebijakan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam visi dan program daerah, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, perbaikan layanan publik, hingga peningkatan daya saing daerah.

Evaluasi RPJMD periode sebelumnya menunjukkan sejumlah tantangan. Angka kemiskinan Kukar tercatat masih 7,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan Timur. Sementara pengangguran terbuka berada di kisaran 4 persen dan ditargetkan turun ke 3 persen pada 2030. Struktur ekonomi Kukar yang masih bergantung pada sektor ekstraktif juga diupayakan beralih ke industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

“Kita harus bergerak dari ketergantungan pada tambang menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Transformasi ini penting untuk menjaga ketahanan daerah menghadapi risiko lingkungan dan bencana,” kata Aulia.

Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, menambahkan forum ini bukan sekadar formalitas. “Kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat, organisasi profesi, hingga kelompok perempuan dan disabilitas. Aspirasi mereka akan menjadi bagian dari rancangan akhir RPJMD,” jelasnya. Forum ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama rencana awal RPJMD. Dokumen ini selanjutnya akan disempurnakan dengan masukan publik sebelum ditetapkan sebagai pedoman resmi pembangunan Kukar 2025–2029.

“Pembangunan hanya bisa berhasil bila seluruh pemangku kepentingan memiliki rasa memiliki. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Aulia. (adv/ara)