TENGGARONG, Konklusi.id- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, resmi mencanangkan Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Kukar, Kamis (15/5/2025) siang. Kegiatan yang ditandai dengan penyerahan Piagam Pencanangan Desa Cantik kepada Kepala Desa (Kades) Batuah Abdul Rasyid, dan penyerahan Sertifikat Agen Statistik Desa Cantik oleh Bupati Edi Damansyah, digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Desa Batuah.

Edi mengatakan, Program Desa Cantik sejalan dengan semangat “Satu Data Indonesia” guna mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Melalui Program ini diharapkan nantinya sistem informasi desa berbasis masyarakat dapat dioptimalkan. Di era transformasi digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting, bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan dasar dalam segenap proses pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa.

Pemkab Kukar menyambut sangat positif program Desa Cantik yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai upaya untuk membangun desa yang memiliki literasi statistik yang baik, mampu mengelola data sektoral secara mandiri, serta mampu menggunakan data dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Terpilihnya Desa Batuah sebagai sampel dalam program Desa Cantik ini, tentu memiliki tanggung jawab moral dan strategis. Desa Batuah akan menjadi contoh nyata bagaimana sebuah desa dapat membangun sistem data yang terstruktur, berkelanjutan, dan bermanfaat langsung bagi warganya,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan data bukan hanya sekadar angka. Data adalah representasi dari kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan berbagai sektor lainnya, yang secara langsung memengaruhi kebijakan dan program kerja pemerintah desa. Oleh sebab itu, data yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Sebaliknya, data yang keliru atau tidak lengkap berisiko melahirkan kebijakan yang tidak efektif, bahkan bisa merugikan masyarakat.

Desa yang memiliki basis data sektoral yang kuat akan lebih mampu dalam merancang program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan adil, menarik perhatian program-program dari pusat atau provinsi, serta melakukan evaluasi secara objektif terhadap hasil pembangunan. (adv/ara)